Categories
Berita news-nasional

DILEMA DOKTER DIASPORA

The doctor shows the scales of justice on the tablet.

DILEMA DOKTER DIASPORA

Iqbal Mochtar

Issu dokter diaspora bersirkulasi. Echo-nya kencang. Banyak narasi bertebaran. Sebagian obyektif, sebagian exagerating dan bahkan bias. Ada juga pihak yang me’ramu’ issu ini untuk kepentingan tertentu. Klop sudah: dokter diaspora menjadi sebuah dilema.

Dokter yang bermukim dan atau bekerja diluar negeri cukup banyak. Walau belum ada data pasti, jumlahnya diperkirakan ribuan. Mereka tersebar pada lima benua. Latar belakangnya beragam. Ada yang bekerja sebagai dokter, dosen, peneliti hingga professor. Sebagian bekerja disektor non-formal. Ada juga yang keberadaannya menemani keluarga.

Sebagian dokter diaspora bersekolah disana; baik bidang klinik maupun non-klinik. Level sekolah kliniknya bervariasi : sebagian masih berstatus mahasiswa S1 tetapi ada pula yang menjalani pendidikan spesialis dan super-spesialis. Mereka tersebar mulai dari Australia, Rusia, Tiongkok dibagian timur hingga Amerika, Kanada dan Kuba dibagian barat. Setting pendidikan spesialis yang dijalanipun beragam. Ada pendidikan spesialisasi yang durasinya hanya 2 tahun tetapi ada juga 5-6 tahun. Artinya, kapasitas ilmu dan jam terbang tiap-tiap dokter tidak sama. Luaran mereka pun berlainan. Ada yang telah mendapat full-license dan bisa berpraktek penuh tetapi ada juga yang mendapat partial license dan bahkan non-licensed. Kasarnya, terdapat variabilitas lebar terkait pekerjaan, pendidikan, sistem pendidikan dan luaran.

Karena variabilitas yang luas, persoalan dokter diasporapun amat beragam. Sebagian belum memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) karena belum sempat ujian saat keluar negeri. Sebagian lagi STR-nya sudah tidak berlaku (expire) dan perlu perpanjangan. Urusan perpanjangan ini juga menjadi issu karena mereka kadang bingung kemana memverifikasi dokumen kegiatan luar negeri mereka. Ada juga dokter yang sekolahnya hanya memberikan partial training; mereka harus mencari negara atau institusi lain untuk melengkapi training-nya. Sebagian lagi gundah dengan proses kembali ke tanah air karena harus menjalani program adaptasi. Proses adaptasi ini dianggap terlalu lama, berliku-liku dan rumit. Saking ribetnya, ada diantara mereka yang sudah bertekad enggak mau pulang lagi ke Indonesia. Intinya, persoalan dokter diaspora amat kompleks.

Rumitnya lagi, kompleksitas persoalan diaspora diperberat oleh kesenjangan persepsi antara dokter diaspora dengan sistem dan kolega mereka di Indonesia. Akarnya adalah kurangnya komunikasi dan informasi.

Di Indonesia, banyak persepsi bersirkulasi tentang dokter diaspora. Sebagian mungkin benar; sebagian keliru. Demikian pula, dokter diaspora memiliki persepsi beragam tentang sistem dan kolega mereka di Indonesia. Sebagian benar dan sebagian tidak; tergantung pengalaman pribadi dan sudut paham dalam memandang. Faktanya, sejumlah dokter diaspora mengalami pengalaman pahit saat mengurus proses kembali ke Indonesia. Ini memantik persepsi getir tentang sistem di Indonesia.

Terlepas dari itu, semua persoalan profesi dokter diaspora muaranya hanya terkait pada empat stakeholders : Kemendiknas, Kemenkes, Konsil Kedokteran dan Ikatan Dokter Indonesia. Mereka ini adalah primary stakeholders. Setiap institusi ini memiliki irisan peran dalam issu dokter diaspora. Tergantung issunya, level peran institusi bisa berbeda; bisa powerful dan bisa powerless.

Untuk issu adaptasi dokter, misalnya, yang paling powerful ya Kemendiknas dan Kemenkes. Mereka adalah regulator dan perpanjangan tangan pemerintah. Kolegium juga berperan; mereka adalah eksekutor program. Pemahaman pembagian peran institusi ini penting agar tidak salah menelisik akar masalah. Agar tidak ujug-ujug menuduh sembarang institusi dan menginduksi fenomena victim blaming.

Prinsip utama yang perlu dipegang oleh semua stakeholders adalah bahwa dokter diaspora juga adalah anak bangsa. Negara wajib membantu atau memfasilitasi persoalan-persoalan mereka dengan cara yang tepat.

Persoalan kompleks dokter diaspora hanya bisa kelar kalau ada ‘kerukunan komitmen’ dari institusi-institusi terkait. Institusi-institusi ini mesti duduk bersama untuk mengidentifikasi persoalan yang ada dan menelisik jalan keluarnya. Arogansi institusi mesti ditanggalkan dan win-win solution mesti dikedepankan.

Dokter-dokter diaspora juga perlu paham bahwa mereka adalah subyek sekaligus obyek dalam beragam issu. Peran mereka sangat vital. Makanya, mereka perlu menciptakan ambien positif dan sejuk untuk membantu mengurai persoalan-persoalan mereka. Sikap-sikap apriori, pelampiasan kekesalan berlebihan, menuduh tanpa bukti atau mengantipati stakeholders tertentu bukan hanya tidak kondusif tetapi juga berpotensi menghambat deskalasi masalah dan menimbulkan konstipasi issu. Persoalan-persoalan mereka justru bisa menjadi panjang dan tanpa jalan keluar.

Mereka mesti tajam melihat masalah dan arif bersolusi. Persoalan dokter diaspora ini terkait dengan sistem dan pranata kompleks. Melibatkan lintas sektoral dan lintas sistem. Solusi efektif dan komprehensif tidak bisa dicapai dalam hitungan hari. Fenomena lampu Aladin tidak berlaku disini.

Intinya, semua gerbong stakeholders harus berkomitmen untuk membantu mengatasi beragam persoalan dokter diaspora. Mereka harus siap duduk bersama untuk mencari solusi tepat. Keberadaan sebuah komite atau Advisory Board khusus buat dokter diaspora mungkin diperlukan. Elemennya adalah semua stakeholders terlibat. Komite ini menjadi pusat kebijaksanaan dan penyelesaian masalah dokter diaspora. Gesture komite ini mesti inklusif dan kolaboratif. Dengan gesture demikian, tidak ada persoalan dokter diaspora yang tidak kelar.

Sumber: sudah dimuat di detiknews tanggal 19 Juli 2022