Categories
Berita news-nasional

IDI TERLAHIR KEMBALI

IDI TERLAHIR KEMBALI

 

Oleh: Zaenal Abidin

(Penulis adalah Ketua Umum PB IDI periode 2012 – 2015

dan Anggota Panitia Adhoc F)

  

Menjelang muktamar IDI ke 31 di Banda Aceh, 22-25 Maret 2022, Panitia Pengarah Muktamar menyelenggarakan sosialisasi materi muktamar sebanyak lima kali, yakni untuk IDI: Regional Sumatera; Regional Kalimantan dan Sulawesi; Regional Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara dan Papua; serta Perhimpunan/Kesemintan. Masih ada sesi sidang pra-muktamar 18-19 Maret sebelum peserta ke Banda Aceh. Muktamar bertemakan: “Peran Strategis IDI dalam Membangun Kemandirian dan Meningkatkan Ketahanan Bangsa.”

Rangkaian kegiatan online di atas dimaksudkan untuk mengurangi frekuensi tatap muka di arena muktamar. Dalam lima kali sosialisasi secara banyak sekali gagasan menarik yang muncul dari masing-masing adhoc, mulai dari adhoc A sampai F. Begitu pula gagasan peserta dari berbagai daerah. Sebetulnya gagasan cerdas itu sudah mulai bermunculan sejak rapat-rapat adhoc menjelang Rakernas IDI tahun 2020. Adhoc F sendiri mengusung gagasan “IDI Reborn” (IDI terlahir kembali atau IDI baru).

Mengapa perlu IDI baru?

 Dalam pengamatan saya selama sosialisasi materi muktamar, setidaknya terdapat dua alasan mengapa IDI perlu terlahir baru. Pertama; Karena lingkungan strategis IDI berubah, baik nasional maupun global. Kedua; untuk menjawab dan mengimplementasikan tema besar muktamar sebagaimana telah disebutkan di atas. Tema muktamar tahun ini sengaja mengangkat kembali tema Rakernas IDI 2020 lalu.

Lingkungan strategis mana yang berubah? Adhoc F dalam paparan sosialisasinya menyampaikan bahwa pada tingkat global telah terjadi perubahan besar sebagai dampak dari globalisasi itu sendiri. Misalanya ekonomi pasar bebas, berkembang pesatnya teknologi informasi, demokratisasi, dan lain sebagainya. Di sektor pelayanan kesehatan pun juga berubah. Perkembangan global sebagaimana yang dikemukakan oleh adhoc F sebenarnya dapat dirujuk ke pandangan Thomas L. Friedman yang mengatakan bahwa globalisasi itu memiliki tiga dimensi.

Dimensi pertama, ideologi yang meliputi kapitalisme dan nilai-nilai yang menyertainya seperti individualisme, hak asasi manusia (HAM), demokratisasi. dan transparansi. Dimensi kedua, ekonomi pasar bebas dan nilai yang menyertainya, seperti terbukanya arus barang dan jasa. Dimensi ketiga, perkembangan teknologi khususnya teknologi informasi.

Sepintas globalisasi ini sangat menjanjikan bagi negara-negara berkembang, namun tidak menurut Joseph E. Stiglitz. Stiglitz yang pernah menjadi penganjur globalisasi ini mengingatkan bahwa globalisasi itu ibarat pertarungan (olimpiade) keras yang tidak berimbang, tidak demokratis, dan tidak transparan. Berbeda dengan pandangan Friedman. Bahkan menurut Stiglitz, bila kompetisi ini tidak dimanage dengan baik hanya akan menguntungkan beberapa negara ekonomi maju saja dan sama sekali tidak akan menguntungkan negara berkembang. Globalisasi hanya akan menimbulkan masalah bagi negara miskin.

Lalu, bagaimana dampaknya bagi lingkungan strategis nasional kita? Namanya saja globalisasi atau arus global, sedikit banyaknya akan berpengaruh kepada kondisi nasional Indonesia. Sebutlah misalnya, lahirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) setelah dilakukan ratifikasi oleh DPR RI, 21 Oktober 2008. Akibat dari ratifikasi ini, Negara Indonesia terikat pada semua butir-butir yang tertulis pada Asean Charter tersebut. Pada artikel 1 tertulis, Asean adalah wadah tunggal untuk produksi dan pasar. Aliran modal, barang, tenaga terampil, dan teknolgi, bebas keluar masuk tanpa hambatan di wilayah Asean. Terkait dengan MEA ini, PB IDI telah menulisnya dalam buku: “Sikap IDI Terkait Sektor Kesehatan Menjelang Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”, yang dikeluarkan pada tahun 2015.

Pada sektor kesehatan dampak globalisasi di lingkungan nasional telah menjadi kenyataan. Dibolehkannya beroperasi rumah sakit modal asing, masuk dan berpraktiknya dokter asing, serta terbitnya regulasi untuk mendukungnya adalah bukti. Sebetulnya, bila negara dan masyarakat bangsa Indonesia mampu berkompetisi dalam olimpiade keras seperti yang digambarkan Stiglitz, tentu semua baik-baik saja. Globalisasi tidak akan menjadi ancaman. Justru sebaliknya, akan menjadi peluang berinvestasi dan berkiprah amat menjanjikan bagi seluruh dokter dan masyarakat Indonesia di dunia internasional.

Selain karena alasan di atas, pada tingkat nasional pun IDI masih menjadi ‘kendaraan’ satu-satunya bagi dokter Indonesia serta wadah masyarakat Indonesia untuk maraih cita-cita masa depannya. Masyarakat adil, makmur, sehat dan sejehtera. IDI juga tetap diharapkan mampu berperan sebagai kekuatan penyeimbang di antara tiga kekuatan berpengaruh, yaitu: Govermant, yang merupakan regulator dan eksekutor; Private sector, yang merupakan eksekutor dan investor; dan Non-Governmental Organization (NGO) yang merupakan advokator dengan segala gagasanya. Dalam menjalankan peran tersebut, IDI  dapat berdialog dan berkolaborasi dengan ketiga kekuatan tersebut. Tentu saja selama memiliki kesamaan visi, misi dan nilai dengan IDI dan juga selama IDI memiliki reputasi baik, kontribusi, serta daya tawar yang patut diperhitungkan.

 Menjadi organisasi masa depan

 Alasan IDI perlu menjadi organisasi masa depan karena karena berhubungan dengan cita-cita masa depan dokter dan masyarakat Indonesia. Terkait organisasi masa depan, menarik dicermati paparan adhoc F. Menurutnya, organisasi horizontal adalah organisasi yang peka, bekerja cerdas, fleksibel, berani, transparan, desentralisasi dan pendelegasian tugas dan wewenang, ramping, bergerak tepat dengan strategi cepat, dan memiliki nilai tambah berupa reputasi. Ciri-ciri tersebut ternyata memiliki kesesuaikan dengan artikel yang ditulis Rosabeth Moss Kanter dalam buku The Organization of The Future.

Menurut Rosabeth Moss Kanter ada enam pergeseran nilai yang membentuk organisasi masa depan, yaitu: Pertama, dari gemuk ke ramping. Bergeser “lebih  gemuk lebih baik” menjadi “lebih kecil dan ramping itu indah serta lebih fleksibel”. Kedua, dari bentuk vertikal ke horizontal, sebagai organisasi dengan bentuk baru. Ketiga, dari keseragaman menjadi keragaman, yang intinya semakin berkurangya diskriminasi. Keempat, dari status dan hak memerintah menjadi hubungan antar manusia sebagai kekuatan atau kekuasaan baru. Kelima, dari ikatan kuat kepada majikan kepada ikatan profesional dan bekerja dengan mutu tinggi. Keenam, dari nilai tambah organisasi ke nilai tambah reputasi berupa aset-aset karier yang dapat dibawa ke mana-mana, seperti keterampilan dan nama baik.

Dalam bertransformasi, organisasi masa depan digerakkan oleh nilai-nilai (value driven organization). Secara sederhana ada tiga faktor yang memengaruhi transformasi budaya dalam pembentukan value driven organization, yaitu: Pertama, transformasi budaya yang dimulai dari transformasi pemimpinnya; Kedua, perlunya melakukan pemetaan nilai-nilai budaya yang ada saat ini (existing culture); Ketiga, pengukuran tingkat keselarasan antara nilai-nilai anggota dengan nilai-nilai organisasi. Barrett (1998), mengemukakan bahwa sebuah transformasi budaya dalam value driven organization hanya bisa dilakukan ketika pemimpin organisasi menunjukkan keinginan serta komitmen kuat dalam mengawal perubahan dan transformasi budaya itu sendiri.

 Kehadiran IDI baru sebagai wadah dokter Indonesia masa depan, dimulai dari transformasi internal. Perubahan dimulai dari pimpinan IDI sendiri yang digerakkan oleh value driven organization. IDI mengembangkan bentuk organisasi horizontal dan budaya intelektual yang mengedepankan meritokrasi, produktifitas, dan sportifitas. Mengembangkan sekolah dan kurikulum kepemimpinan untuk melahirkan pemimpin visioner, cermat, kuat, konsisten, berani, dan berkomitmen tinggi untuk melakukan perubahan mendasar. Diperlukan pula penilaian obyektif untuk memulai serta mengawal transformasi agar berlangsung terukur menuju lahirnya IDI Baru. Wallahu a’lam bishawab.